Penulisan Tesis yang berjudul Hubungan Kontrak Berjangka Antara Nasabah dengan Pialang Berjangka beserta Tanggung Jawabnya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan antara nasabah dengan pialang berjangka dalam hal melaksanakan perdagangan berjangka, hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dirasa belum dapat memberikan perlindungan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penipuan yang terjadi pada perdagangan berjangka. Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu mengenai definisi perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah menurut UU Perdagangan Berjangka dan pihak yang bertanggung gugat apabila terjadi kasus berdasarkan UU Perdagangan Berjangka. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, UU Perdagangan Berjangka memiliki beberapa ketentuan : perdagangan berjangka dapat dilakukan oleh nasabah melalui pihak pialang berjangka, dalam pengambilan keputusan kontrak berjangka pihak nasabah dapat meminta pendapat dari pihak penasihat berjangka, keputusan yang diambil oleh pihak pialang harus selaras dengan keputusan dari pihak nasabah, Bappebti sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan kontrak berjangka, serta pihak pialang dan penasihat berjangka dilarang untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka tanpa persetujuan dari pihak nasabah. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya wanprestasi terhadap salah satu pihak.