Penulisan Tesis yang berjudul Prinsip Perkawinan dan Penolakan Pencatatan Perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil di Surabaya yang didasarkan pada KonghuCu ini dilatarbelakangi karena adanya ketidakjelasan dalam hal perkawinan bagi mereka yang memeluk KongHuCu, karena pada saat itu KongHuCu tidak diakui sebagai suatu agama di Indonesia padahal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya dan melakukan pencatatan setelahnya. Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu mengenai prinsip-prinsip dari suatu perkawinan yang berdasarkan Undang�Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan apakah Undang-Undang Perkawinan mengakui mengenai pencatatan perkawinan secara KongHuCu. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa prinsip: perkawinan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk negara percaya dan takwa kepada Tuhan dalam agama dan kepercayaan, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, setelah perkawinan dilaksanakan maka akan timbul hak dan kewajiban di anatara suami dan isteri tersebut, seseorang yang akan melakukan perkawinan harus sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, Pembatalan dan Pencegahan Perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan. Diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan mengakui pencatatan perkawinan secara KongHuCu karena tidak menyebutkan secara spesifik agama yang dapat dicatatkan perkawinannya melainkan menyebutkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.