Dalam kegiatan operasional perbankan, suatu agunan kredit yang menjadi objek jaminan fidusia sangat mungkin disalahgunakan oleh pemiliknya atau pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana. Bila hal tersebut terjadi dan pengadilan pidana memutuskan untuk merampas untuk negara terhadap agunan kredit tersebut, maka bank sebagai penerima fidusia akan sangat dirugikan, sebagaimana yang terjadi di BPR MMU. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tampak adanya konflik sistem hukum yaitu antara hukum pidana yang mengatur tentang perampasan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dengan hukum fidusia yang memberikan perlindungan hukum dan jaminan bagi penerima fidusia untuk dapat dengan mudah mengeksekusi suatu agunan kredit untuk melunasi hutang debitor bila debitor wanprestasi. Penelitian ini diarahkan untuk meneliti sumber-sumber hukum terkait dan asas-asas hukum yang melandasi munculnya aturan hukum tersebut. Dari hasil penelitian, tampak bahwa pertimbangan yang melandasi putusan perampasan untuk negara adalah agar barang yang dirampas tidak mungkin lagi dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari. Pada sisi lain, agunan kredit merupakan bagian penting bagi sebuah bank untuk memastikan kelancaran kredit yang disalurkan. Kelancaran kredit tersebut perlu dijaga, karena mencerminkan tingkat kesehatan suatu bank dan tingkat kesehatan bank merupakan prasyarat untuk tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan berkembangnya usaha perbankan yang mengelola dana masyarakat. Dengan mengetahui adanya dua kepentingan umum yang berbeda, yang mendasari munculnya aturan hukum pidana dan aturan hukum fidusia, penulis berusaha menjawab permasalahan yang ada dengan mensinergikan dan memberikan usulan yang dapat mengatasi masalah yang ada dan mencegah munculnya masalah sejenis di kemudian hari