Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kalangan yang menyetujui adanya pidana mati meyakini bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera sehingga masyarakat tidak akan melakukan suatu tindak pidana tertentu ataupun mengulang tindak pidana tersebut kembali. Sedangkan kalangan yang menolak eksistensi pidana mati di Indonesia beranggapan bahwa pelaksanaan pidana mati telah melanggar hak asasi manusia yakni hak untuk hidup. Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Bab X-A UUD RI 1945 serta UU HAM. Setiap orang memang memiliki hak untuk hidup namun terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh undang - undang atas hak unhrk hidup tersebut karena Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemyataan tentang penjatuhan pidana mati yang bertentangan dengan Pasal 28-A UUD RI 1945 dan melanggar Pasal 4 UU HAM terkait putusan Peninjauan Kembali No. 39 PKlPid.Susl20ll sudah tepat. Metodologi penelitian yang digunakan adaiah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai ilorma atau doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan ketentuan dalarn UUD RI 1945 maupun UU HAM. Oleh karena itu, perubahan sanksi pidana mati menjadi pidana penjara 15 tahun dalam putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid.SuslZAfi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan terdakrva Hanky Gunawan adalah tidak benar dan tidak tepat.