Cek sebagai salah-satu alat pembayaran yang digunakan masyarakat dalam transaksi sehari-hari, pada prakteknya membawa sejumlah permasalahan, dengan munculnya cek kosong yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Penggunaan cek kosong dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan masuk dalam ranah pindana, bukan ranah perdata sebagai perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada sifat dasar cek sebagai alat pembayaran tunai (kartal) sebagaimana yang telah menjadi yurisprudensi melalui putusan MA Nomor 648 K/Pid/2008. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum mengenai cek sebagai alat pembayaran sah dan pelanggaran terhadapnya dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dengan menggunakan silogisme deduksi. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa cek adalah setara dengan uang kartal, sehingga barang siapa yang mengeluarkan cek berarti memiliki dana pada bank tertarik. Oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas bisnis dan memiliki kesamaan dengan uang tunai dan terhadap cek kosong memenuhi unsur sebagaimana yang terjabar dalam pasal 378 KUHP.