Masyarakat mempunyai hak untuk diberikan kepastian hukum ketika menggunakan jasa profesi Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan masyarakat perlu untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam penelitian tesis ini membahas mengenai pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat tidak di hadapan Notaris. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini Pendirian PT harus dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian di depan notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan ini merupakan bagian dari verlijden atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Pada pembacaan akta oleh Notaris di hadapan penghadap dimaksudkan juga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap. Setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berakibat akta notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, yaitu tidak berwenangan notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil dan materil, serta akta notaris dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum. / The public has the right to be given legal certainty when using the services of the Notary profession. Notaries as public trust offices need to put in writing what is the will of the claimants into a deed prescribed by law. This thesis research, discusses the arrangements for making a Limited Liability Company establishment deed according to the laws and regulations in Indonesia and the legal consequences of the Limited Liability Company establishment deed made not before a Notary Public. This type of research uses Normative-Empirical Law research with secondary types of data obtained from literature studies which are then analyzed qualitatively. The result of this study is that the establishment of a PT must be by a notarial deed made by Indonesian. In making a deed of incorporation in front of a notary, the founders can face the notary in person or can be represented by another person based on a power of attorney. The reading of the deed by a Notary Public is a must in every authentic deed-making, this reading is part of the verlijden or inauguration of the deed (reading and signing). In the reading of the deed by the Notary in front of the facer, it is also intended that the Notary can provide legal counseling to the facer. Every authentic deed made by a Notary Public must be considered a valid deed as long as no other party can prove otherwise. A deed that in its preparation violates the provisions of the applicable laws and regulations results in a notarial deed can be submitted for cancellation because it is an act that contains procedural defects, namely the notary's inability to make a deed outwardly, formally, and materially, and the notarial deed is made not by the rules of law.