Penelitian ini membahas tentang pluralisme hukum yang terjadi di Indonesia mengenai batasan usia dewasa dalam membuat perjanjian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai batasan usia dewasa. Dalam hal ini batasan usia dewasa merupakan hal penting berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam memenuhi syarat sah perjanjian. Batasan usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan batasan usia dewasa menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini seharusnya dipertegas oleh pemerintah bahwa batasan usia dewasa yang tepat diterapkan berkaitan dengan membuat perjanjian adalah usia 18 (delepan belas) tahun, sesuai pada asas-asas hukum yang dianut Negara Indonesia dan juga berkaitan dengan undang-undang di Indonesia. / This study research is about the legal pluralism in Indonesia on adult age limit in making the agreement. This study research uses the research methodology which is a normative juridical literature research. There are differences regarding adult age limit, according to the Statute Book of Civil Law (Burgerlijk Wetboek) and the Statute Number 30 Year 2004 concerning Notary. Adult age limit according to the Statute Book of Civil Law is 21 (twenty one) years old, while the adult age limit according to the Statute Number 30 Year 2004 concerning Notary Position is 18 (eighteen) years old. This is supposed to be confirmed by the government that the appropriate adult age limit applied to make the agreement is related to the age of 18 (eighteen) years old, according to the principles law that adopted by the State of Indonesia which is related with the statute in Indonesia.