Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dalam kaitannya dengan praktek impunitas dan reparasi terhadap korban. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif/doktrinal adalah di mana hukum berfungsi sebagai norma (Law in book) yaitu dengan cara studi pustaka, melihat hukum sebagai fungsi norma. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Pertanggungjawaban serta penegakkan hukum atas kasus Kerusuhan Mei 1998 dijadikan sebagai contoh dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya praktek impunitas bagi pelaku kejahatan dan ada tidaknya pemberian reparasi yang seharusnya diterima oleh para korban Kerusuhan Mei 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 26/2000, hal ini dibuktikan oleh pertanggungjawaban para pelaku Kerusuhan Mei 1998 yang belum tuntas kepada semua pihak yang terlibat. Pemerintah terkesan telah memeti es kan kasus ini dengan tidak dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc dan tidak adanya reparasi terhadap para korban. / This research discusses about the enforcement of the gross violations against Human Rights in relation to impunity and reparations for victims. Methods that is used for this research is normative juridical/doctrinal where the law serves as a norm (Law in book) is by way of literature, see the law as a function of the norm. The approaches which are taken are the Law Approaches (Statute Approaches), Conceptual Approaches, and the Case Approach. Accountability and the rule of law of the case in May 1998 riots serve as examples of the many cases of gross violations of human rights. This research is aimed to determine whether there is an impunity for the perpetrator and the presence or absence of the reparation that should be received by victims of riots in May 1998. The results showed that the government has not fully implemented the provisions in Statute Number 26/2000, this is evidenced by the perpetrators’ accountable in May 1998 riots that unfinished to all parties involved. The government acted like discontinue this case by not forming the Ad Hoc Human Rights Court and the lack of reparations for the victims.