Setiap warga negara memiliki hak asasi yang dilindungi oleh Undang￾Undang Dasar Negara Indonesia. Salah satunya yaitu hak asasi dalam bidang kesehatan. Sejak dahulu, pemerintah kita telah mengusahakan dan membuat program-program yang berkaitan dengan kesehatan warga negaranya demi kesejahteraan dan kepentingan umum bersama. Salah satu produk pemerintah yaitu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ditujukan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai biaya pengobatan, termasuk para penghuni Rumah Tahanan. Pelaksanaan Jamkesmas diatur pula dalam peraturan yang terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011. Tetapi seringkali dalam penerapannya program ini berjalan tidak sesuai dengan sasaran tujuan yang seharusnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah yaitu apakah dana pengobatan Jamkesmas dapat dipakai oleh penghuni Rumah Tahanan yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang dan bukan termasuk dalam kategori masyarakat miskin? Dalam skripsi ini, hal lain yang akan dikemukakan yakni apakah tahanan pelaku tindak pidana pencucian uang yang bukan merupakan masyarakat miskin berhak menggunakan Jamkesmas untuk pengobatannya, dan apakah bisa harta benda miliknya yang telah disita dan dijadikan barang bukti digunakan untuk membiayai pengobatan serta perawatannya itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan mendalami hakekat dari program Jamkesmas dan status barang sitaan hasil tindak pidana pencucian uang jika digunakan sebagai biaya pengobatan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan serta literatur yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.