KF sebagai anggota DPRD Bondowoso mendapat informasi dari Bappenas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM diperuntukan bagi peningkatan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial. KF kemudian merekayasa agar dapat memanfaatkan dana hibah P2SEM tersebut, bersama-sama dengan KH BDU Pemimpin Pondok Pesantren Al Amin, MHF, dan PU anggota DPRD Surabaya, dengan mempergunakan tandatangan dan stempel palsu. Proposal KF disetujui dan dikeluarkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai dana P2SEM dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Rekayasa KF ketahuan dan KF dijadikan tersangka sampai akhirnya dipidana satu tahun enam bulan pidana penjara dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lewat Putusan PN Surabaya No. 3621/Pid.B/PN.Sby. Dakwaan Jaksa tidak merumuskan tentang kerjasama antara KF dengan PU dalam melaksanakan perbuatannya tersebut, sehingga Putusan PN Surabaya No. 3621/Pid.B/PN.Sby juga tidak mempertimbangkan dan memutuskannya. / KF as Bondowoso legislators informed of Bappenas East Java that there are funding Social Community Economic Management Program (P2SEM) originating from East Java Province budget fiscal year 2008, which targets P2SEM activities intended to increase employment, increase purchasing power and handling problems social. KF then manipulate to take advantage of the grant funds P2SEM, together with KH BDU Leader Pondok Pesantren Al Amin, MHF, and PU legislators Surabaya, using fake signatures and seals. KF proposal is approved and funds released by Rp.200.000.000, - (two hundred million rupiah) as P2SEM funding from the Provincial Government of East Java. The engineering of KF had caught and KF as a suspect and shall be punished one year until the end of six months imprisonment and fined Rp.50.000.000, - (fifty million dollars), through Decision PN Surabaya. No. 3621/Pid.B/PN.Sby. Prosecutors indictment did not formulate the cooperation between KF with PU in implementing these actions, so the Surabaya District Court Decision No. 3621/Pid.B/PN.Sby also did not consider and decide.