Notaris berwenang untuk membuat segala jenis akta autentik jika tidak melanggar Undang-Undang, salah satunya adalah pembuatan akta wasiat. Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang terjadi setelah ia meninggal, wasiat dibagi menjadi wasiat umum, wasiat olografis dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris, dengan pendekatan kasus. Warisan yang didasari dengan adanya wasiat berpotensi menimbulkan suatu sengketa, karena ahli waris yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan. Pembuatan wasiat memiliki prosedur baik secara legal dan administrasi untuk mencegah terjadinya sengketa yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pembuatan akta wasiat. Terdapat salah satu contoh kasus dalam Putusan Nomor 3445 K/Pdt/2018 Jo. Putusan Nomor 491 Pk/Pdt/2020, kasus tersebut tentang pembagian waris yang tidak seimbang dengan didasari akta wasiat. Majelis hakim dalam perkara tersebut memutuskan agar wasiat tersebut tetap dijalankan. Bentuk penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut jika ditinjau menggunakan KUHPerdata yaitu dengan pembagian warisan berdasarkan ab intestato dan pembagian warisan berdasarkan Legitieme Portie.