Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi pedoman bagi notaris dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan hukum perdata, antara lain seperti akta jual beli, akta sewa menyewa dan akta wasiat. Dalam konteks hukum perdata, surat kuasa digunakan dalam berbagai transaksi atau kegiatan, seperti jual beli properti, pembuatan perjanjian, pengurusan dokumen, dan lain-lainnya. Salah satu hal yang harus dicermati dan teliti terlebih dahulu sebelum membuat akta berdasarkan surat kuasa otentik atau surat kuasa di bawah tangan, yaitu memastikan kapasitas hukum para pihak. Rumusan masalah tesis ini mengenai peran Notaris dalam memastikan keberlakuan surat kuasa yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan akta notaris serta petanggungjawaban perdata terhadap Notaris atas penggunaan surat kuasa yang sudah tidak berlaku lagi berdasarkan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menerangkan notaris harus memastikan keabsahan, kejelasan, dan kepatuhan hukum terhadap surat kuasa yang diterimanya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam akta. Terhadap pembuatan akta berdasarkan surat kuasa yang tidak berlaku, notaris bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak dalam akta maupun pihak ketiga. / The Civil Code serves as a guideline for notaries in making deeds related to civil law, such as sale and purchase deeds, lease agreements and wills. In the context of civil law, power of attorney is used in various transactions or activities, such as buying and selling property, making agreements, managing documents, and so on. One of the things that must be examined and examined before making a deed based on an authentic power of attorney or private power of attorney, namely ensuring the legal capacity of the parties. The problem formulation of this thesis concerns the role of a notary in ensuring the validity of a power of attorney which will be used as the basis for making a notarial deed and civil responsibility for a notary for the use of a power of attorney that is no longer valid under the Civil Code. This study uses normative legal research based on secondary data obtained through literature studies and interviews. Secondary data was obtained from legal materials with an approach to legal principles which were analyzed qualitatively. The results of the study explain that a notary must ensure the validity, clarity and legal compliance of the power of attorney he receives to provide legal certainty and protect the interests of the parties to the deed. For making a deed based on a power of attorney that is not valid, the notary is civilly responsible for the deed he made to provide guarantees of legal certainty for the parties to the deed and third parties.