Sebuah Perusahaan Asuransi yang tidak dapat memenuhi Target Tingkat Solvibitas Internal yaitu minimal 120% dapat memilih Pinjaman Subordinasi sebagai salah satu rencana penyehatan keuangannya dengan melakukan Pinjaman Subordinasi kepada Pemegang Saham Pengendali dan memastikan Perjanjian Pinjaman Subordinasi tersebut dinyatakan dalam sebuah akta notariil Dalam proses pembuatan Akta Perjanjian Pinjaman Subordinasi terdapat pihak penghadap, para saksi, dan Notaris. Untuk melihat peran Notaris dalam Rencana Penyehatan Keuangan pada asuransi melalui pembuatan Akta Perjanjian Subordinasi, diperlukan penelitian mengenai pengaturan akta notariil dan ketentuan Peran Notaris pada Perjanjian Subordinasi. Di dalam penelitian tesis ini digunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari e-literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel internet, kamus serta menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Otoritas Jasa Keuangan, dan Notaris yang telah membuat Akta Perjanjian Subordinasi. Pemberian Pinjaman Subordinasi adalah bentuk dukungan yang dilakukan suatu Pemegang Saham Pengendali kepada Anak Perusahaannya yang memiliki kesehatan keuangan yang kurang baik sehingga harus diawasi dan dituangkan dalam sebuah Akta Perjanjian Subordinasi. Notaris berperan penting dalam otarial asuransi dengan memastikan kesesuaian para pihak berdasarkan syarat sahnya perjanjian, memastikan hak dan kewajiban para pihak tercantum jelas dalam akta sampai dengan finalisasi penandatanganan Akta Perjanjian Subordinasi sehingga Akta Perjanjian Subordinasi tersebut menjadi sah sebagai akta otentik. Peraturan mengenai akta notariil dan peran Notaris dalam Perjanjian Subordinasi saat ini masih belum lengkap sehingga saat ini masih mengacu pada KUH Perdata, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.