Dalam membuat akta jual beli PPAT harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dijadikan prinsip yang utama dalam membuat akta oleh Notaris/PPAT. sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 PP No 37 Tahun 1998 Dan terdapat dalam Pasal 16 UUJN, dalam mejalankan jabatannya Notaris harus mengikuti kewajiban sebagaimana yang sudah di atur dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan data primer data sekunder, studi kepustakaan dan melakukan wawancara, serta pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini, dalam membuat akta harus membuat awal akta, badan akta dan akhir akta jika menyerahkan akta dengan blanko kosong merupakan tindakan penipuan, PPAT dilarang membuat akta berdasarkan akta kuasa mutlak dilarang karena dalam membuat AJB harus memenuhi asas terang dan tunai. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah dapat mengajukan pembatalan akta jual beli karena akta jual beli tersebut melanggar dengan aturan hukum yang berlaku. / In making a deed of sale and purchase PPAT must pay attention to the principle of prudence and become the main principle in making deeds by Notary / PPAT. as stipulated in article 22 of PP No. 37 of 1998 and contained in Article 16 of UUJN, in carrying out his position Notary must follow the obligations as stipulated in the law. This research is an empirical normative legal research, using primary data secondary data, literature study and conducting interviews, as well as a case approach. The results in this study, in making a deed must make the beginning of the deed, the body of the deed and the end of the deed if submitting a deed with a blank form is an act of fraud, PPAT is prohibited from making a deed based on a deed of power of attorney is absolutely prohibited because in making AJB it must fulfill the principles of light and cash.