Notaris dalam menjalankan jabatannya, seringkali mendapat permasalahan hukum. Persoalan hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tetapi juga berimplikasi pada akta itu sendiri. Penilaian terhadap akta Notaris dapat dilakukan dengan menggunakan asas praduga sah (vermoeden van rechtmatigheid). Asas ini menilai bahwa akta Notaris harus tetap dianggap sah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga akta Notaris tetap sah dan mengikat bagi para pihak atau siapa saja yang berkepentingan atas akta tersebut serta tetap mematuhinya. Dalam proses hukum, Notaris dapat memperoleh perlindungan, Notaris tidak dapat dituntut atau diproses secara pidana atau perdata karena telah memenuhi tugasnya sebagai notaris dalam keadaan yang sah, kecuali jika terdapat bukti yang cukup menunjukkan bahwa Notaris tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang membahayakan kepentingan pihak yang bersangkutan. Notaris dapat mempertahankan diri dengan membuktikan bahwa ia telah memenuhi tugasnya sebagai Notaris dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang terjadi dalam Putusan PK Nomor 20 Pk/Pid/2020, Notaris dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan peninjauan kembali ini sangat jauh berbeda dengan putusan sebelumnya, jika pada putusan pertama Notaris dinyatakan melakukan tindak pidana karena telah melakukan rangkaian kebohongan dan lalai untuk menggali kebenaran materil dari dokumen yang diajukan penghadap, sedangkan dalam putusan Peninjauan kembali perbuatan Notaris tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Notaris dari segala tuntutan, Notaris terbukti sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akta jual beli tanah tersebut, jika terdapat tindakan Notaris yang telah lalai dalam proses membuat akta kuasa menjual tanah, hal tersebut merupakan ranah administratif selaku Notaris bukan ranah pidana, justru Notaris menjadi korban atas suatu dokumen penghadap yang menyesatkan.