Memasuki era ekonomi 4.0 ini, digitalisasi menjadi suatu hal yang sangat umum dikalangan kaula muda. Guna m engiringi kemajuan teknologi, pemerintah menilai pentingnya mengembangkan suatu regulasi baru ditinjau dari sisi Ekonomi Kreatif . Oleh karenanya, lahirlah PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Penerapan atas UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pengembangan Ekonomi Kreatif ini diharapkan dapat mendorong anak bangsa Indonesia untuk terus berkreasi dan berinovasi berdas arkan kepada budaya d an kreativitas. Di sisi lain, pemerintah juga berharap Ekonomi Kreatif ini dapat memberikan dorongan yang signifikan agar Indonesia dapat turut aktif di perekonomian dunia. Guna mendukung ekonomi kreatif, pemerintah memberikan suatu skema pembiayaan baru dimana pembiayaan tersebut berbasis kepada pembiayaan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Meskipun PP nomor 24 tahun 2022 ini dianggap sebagai salah satu wadah untuk memajukan industri kreatif, pada faktanya pembiayaan dengan H KI sebagai jaminan masih belum dapat diimplementasikan di Indonesia. Masih dibutuhkan banyak regulasi khusus untuk dapat mengampingi berjalannya PP tersebut. Selain regulasi terkait valuasi dan eksekusi HKI, dibutuhkan juga perkembangan yang dapat mengakom odir peranan notaris dalam pengikatan dan pembiayaan berbasis ekonomi kreatif melalui perbankan, guna menghindari hilangnya hak eksekusi dikemudian hari. / Entering the 4.0 economic era, digitalization has become a very common thing among young people. To accompany technological advances, the government considers it important to develop a new regulation in terms of the Creative Economy. Therefore, PP No. 24 of 2022 concerning Regulations on the Implementation of Law No. 24 of 2019 concerning Creative Economy was born. The development of this Creative Economy is expected to encourage Indonesian children to continue to create and innovate based on culture and creativity. On the other hand, the government also hopes that this Creative Economy can provide a significant boost so that Indonesia can participate actively in the world economy. In order to support the creative economy, the government provides a new financing scheme which is based on financing with Intellectual Property Rights as collateral. Although PP number 24 of 2022 is considered as one of the platforms to advance the creative industry, in fact, financing with IPR as collateral still cannot be implemented in Indonesia. Many special regulations are still needed to accompany the implementation of the PP. In addition to regulations related to valuation and execution of IPR, developments are also needed that can accommodate the role of notaries in binding and financing based on the creative economy through banks, in order to avoid the loss of execution rights in the future.