Indonesia adalah negara yang luas dengan keindahan alam yang membentang dari barat ke timur. Indonesia memiliki kekayaan alam yang mendukung hajat hidup manusia salah satunya adalah bahan tambang mineral. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia memperkuat posisi pemerintah daerah dalam membentuk administrasinya untuk mengelola potensi di wilayahnya. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah mengorganisir urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan kewenangan yang didelegasikan dalam prinsip otonomi terluas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan gambaran singkat ini, rumusan masalah untuk tesis ini adalah: Bagaimana optimalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam menanggulangi kegiatan pertambangan pasir laut ilegal yang masih sering terjadi di Provinsi Riau? Dan faktor apa saja yang menyebabkan kegiatan pertambangan pasir laut ilegal di Provinsi Riau masih sering terjadi? Tujuan penelitian tesis ini adalah memahami peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mengidentifikasi faktor yang menyumbang pada kelangsungan penambangan pasir ilegal di lepas pantai di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum optimal dalam menanggulangi kegiatan penambangan pasir laut ilegal. Beberapa faktor yang menyumbang termasuk tumpang tindih ketentuan regulasi dan lemahnya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan pasir laut ilegal. / Indonesia is a vast country with natural beauty stretching from west to east. The country possesses natural resources that support human livelihoods, one of which is mineral mining. Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia strengthens the position of regional governments in shaping their administration to manage the potential within their territories. According to Article 1 Number 2 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Autonomy, regional governments and regional representative councils organize governance affairs based on the principles of autonomy and delegated authority within the widest autonomy principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as regulated in the 1945 Constitution. With this brief overview, the problem formulation for this thesis is: How is the optimization of Law Number 23 of 2014 in addressing illegal offshore sand mining activities that still frequently occur in the Riau Province? And what factors contribute to the persistence of illegal offshore sand mining activities in the Riau Province? The research objective of this thesis is to understand the role of regional governments in optimizing Law Number 23 of 2014 and identify factors contributing to the sustainability of illegal sand mining off the coast of the Riau Province. The research method used is the Normative Empirical approach. Research findings indicate that Law Number 23 of 2014 has not been optimal in addressing illegal offshore sand mining activities. Contributing factors include regulatory overlap and weak law enforcement against illegal offshore sand mining activities.