Kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari peran perbankan, sejak lama fungsi perbankan sangat melekat dengan masyarakat. Perbankan berfungsi menerima dana masyarakat, perbankan juga berfungsi sebagai penyedia dana melalui kebijakan pemberian kredit juga kepada individu ataupun badan usaha yang memerlukan bantuan dana dalam kegiatan usahanya. Penyaluran kredit kepada masyarakat luas, dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun produktif. Banyak terdapat debitur yang dibina oleh sebuah perbankan dari saat memulai usahanya sampai berkembang menjadi besar. Seiring dengan perkembangan usahanya, debitur yang mengalami perkembangan usaha, mendorong juga dalam meningkatkan status usahanya yang disesuaikan dengan skala usahanya. Perubahan status debitur ini dapat dikaji menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tata cara dalam pembuatan perseroan terbatas. Dalam kenyataannya perubahan status debitur dari usaha perorangan menjadi badan usaha berbadan hukum saat ini yang dilakukan seperti pemberian fasilitas baru. Hal ini selalu menjadi kendala untuk kedua belah pihak. Debitur harus mengeluarkan biaya - biaya kredit dan pengikatan kembali, sedangkan dari sisi perbankan, dikarenakan Perusahaan yang terbentuk ini baru, maka bank harus melanggar ketentuan untuk pemberian kredit minimal harus sudah berjalan selama 2 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya berbagai unsur empiris. / Nowadays, people's lives cannot be separated from the role of banking, for a long time the function of banking has been closely linked to society. Where core-business banking functions to receive public funds, banking also functions as a provider of funds through a policy of providing credit to individuals or business entities who need financial assistance in their business activities. Many debtors are coached by a bank from the time they start their business until it grows big. Along with the development of their business, debtors who experience business development are also encouraged them to improve their business status by the scale of their business. In reality, the change in debtor status from an individual business to a legal entity is currently being carried out in the form of providing new facilities. The debtor must incur credit and re-engagement costs, while from the banking side, because the company being formed is new, the bank must violate the provisions for granting credit which must have been running for at least 2 years. This research is empirical normative legal research, namely a combination of a normative legal approach with various empirical elements.