PT. Aneka Tambang (ANTAM) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi dibidang industri pertambangan. Salah satu anak perusahaan milik PT ANTAM berencana untuk melakukan akuisisi lahan tambang batu bara sejalan dengan kepentingan perusahaan PT ANTAM. Dikarenakan anak perusahaan tersebut mengalami kekurangan dana, PT ANTAM sebagai induk perusahaan memberikan bantuan finansial melalui penambahan modal (capital injection). Namun keputusan PT ANTAM tersebut berdampak buruk dan menimbulkan kerugian finansial bagi negara sebesar Rp. 92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut penulis melaksanakan penelitian hukum normatif untuk menganalisa peraturan perundang- undangan mengenai penambahan modal serta akuisisi suatu perusahaan dengan memanfaatkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan undang-undang demi guna menjawab rumusan permasalahan penelitian seperti, 1) Bagaimana pelaksanaan penambahan modal dan akuisisi suatu perusahaan di Indonesia sesuai dengan hukum positif? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait korupsi penambahan modal dalam Putusan Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 7205/K/Pid.Sus/2022? Kajian dari hasil penelitian mengemukakan bahwa telah terdapat kepastian hukum yang memadai seputar prosedur tindakan penambahan modal serta akuisisi melalui Undang-undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang sepatut dan sewajarnya dipatuhi oleh para pelaku usaha; Tetapi tindakan AL, selaku Presiden Direktur PT ANTAM telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat bahwa persetujuan penambahan modal yang dikehendaki oleh AL telah mengabaikan kewajiban pihak BUMN untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance, dan melalui analisa lebih lanjut dapat ditelaah pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh AL tidak menjunjung tinggi keadilan prosedural dalam lingkungan perusahaan.