Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Mengingat sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan publikasi negatif bertendensi positif, yang artinya setiap pendaftaran tanah menghasilkan surat-surat sebagai tanda bukti hak yang harus diakui kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa keberatan dan merasa memiliki tanah tersebut. Sehingga, sering kali sertifikat menghadapi persoalan hukum antara pemegang sertifikat dengan orang yang merasa memiliki tanah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak yang kuat serta dapat membuktikan hak seseorang atas tanah dan bangunannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case approach) dan pendekatan perundangundangan (Statute approach). Penelitian ini menganalisis kasus Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Trt. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sertifikat hak milik merupakan tanda bukti hak yang kuat dan mengikat atas tanah dan bangunan serta menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tersebut. Sertifikat hak milik sebagai alat pembuktian yang kuat dan merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna di pengadilan, sehingga dengan dasar tersebut hakim Mahkamah Agung menolak gugatan para pemohon. Kekuatan mengikat sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai tanda bukti yang kuat di pengadilan dapat dilihat dari agenda pembuktian dipersidangan yang pada dasarnya menempatkan sertifikat sebagai bukti otentik dan alat bukti surat yang sah, dengan demikian sertifikat hak milik atas tanah memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna serta mengikat terhadap hakim yang menangani perkara tersebut.