Tesis ini untuk mengetahu isu yang melatarbelakangi pelepasan tanah hak ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni di sebabkan oleh faktor pelepasan tanah hak ulayat masyarakat Sumuri yang direlokasi dari kampung Tanah Merah oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Tangguh dan belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang Pelepasan Tanah Ulayat untuk PSN Migas di Teluk Bintuni. Pemda Teluk Bintuni mencoba menyelesaikan sengketa pelepasan tanah hak ulayat dengan cara letigasi melalui di terbitkannya Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatan Untuk Pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni, dan secara non litigasi yaitu secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas tuntutan masyarakat adat Sumuri. Dari penelitian ini, terdapat hambatan/kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelepasan tanah hak ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni yang disebabkan oleh dua (2) faktor yaitu faktor internal yang terkait dengan pengalaman masa lalu pelepasan tanah hak ulayat yang dirasa tidak adil dan tidak pro kepada keberlangsungan hidup Masyarakat adat suku Sumuri, dan faktor eksternal yaitu adanya pihak ketiga yaitu pihak diluar atau para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelepasan tanh hak ulayat. Perlu adanya harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat.