Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada beneficial owner dari suatu Perseroan Terbatas Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak yang dapat ditetapkan sebagai beneficial owner dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilengkapi dengan wawancara untuk mengkonfirmasi. Pada penelitian hukum ini digunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen seperti, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, dan juga melalui wawancara pihak terkait. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tidak dapat diterapkan secara sempurna kepada Perseroan Terbatas Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikarenakan secara implementasi dan praktik yang telah terjadi Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan sebagai beneficial owner walaupun tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018. Saran dari penelitian ini adalah regulator sebaiknya melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan secara normatif kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga menciptakan kepastian hukum. / This research aims to review and analyze beneficial owner’s accountability ini Limited Liability Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) and to analyze which parties that can be designsted as Benefical Owner by referring to the applicable laws and regulations. This research was normative legal research by using primary and secondary legal sources, supplemented by an interview to confirm the legal sources. The primary and secondary legal sources then analyzed qualitatively then the data is presented descriptively. The results of the study found that Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 can’t be applied perfectly Badan Usaha Milik Negara (BUMN) due to the implementation and practice that has occurred The President Director of Badan Usaha Milik Negara (BUMN) is designated as the beneficial owner even thought President Director doesn’t meet criteria as regulated in Article 4 paragraph (1) Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018. The suggestion from this research is that regulators should make adjustments to statutory regulations that can be implemented normatively for Badan Usaha Milik Negara (BUMN) so as to create legal certainty.