Salah satu masalah yang terjadi di dunia konstruksi adalah kekurangan ketelitian dalam penulisan dan mengadministrasikan suatu kontrak kerja konstruksi. Peraturan perundang-undangan Indonesia terkait jasa konstruksi, khususnya UU 2/2017 dan PP 22/2020, telah mengatur tentang syarat muatan minimal dalam kontrak kerja konstruksi. Namun, tidak ada aturan tentang sanksi bila kontrak tidak memuatkan syarat-syarat minimal. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya bersifat empiris tentang kepatuhan sektor konstruksi terhadap peraturan syarat muatan minimal. Penelitian ini meneliti akibat hukum bila kontrak tidak memuatkan syarat minimal. Ada dua rumusan masalah; pertama, bagaimana syarat minimal kontrak konstruksi diatur? Kedua, bagaimana implementasi pengaturan tersebut, ditinjau dari segi pandang kepastian hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. UU 2/2017 dan PP 22/2020 dipelajari menggunakan Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Ditemukan bahwa karena syarat muatan minimal kontrak konstruksi tidak disertai sanksi, maka aturan-aturan terkait syarat muatan minimal kontrak bersifat himbauan, bukan hukum. Dari segi implementasi, analisis kasus 814/Pdt.G/2020/PN Sby menunjukkan bahwa kontrak kerja konstruksi yang tidak memenuhi syarat muatan minimal masih dianggap berlaku oleh kedua pihak. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa rancangan kontrak konstruksi yang disiapkan PUPR tidak memenuhi syarat muatan minimal yang tertera dalam PP 22/2020. Aturan tentang syarat muatan minimal diimplementasikan sebagai himbauan, bukan sebagai hukum. / A commonly occuring problem in construction is the lack of care in the writing and administration of construction contracts. Indonesian regulations pertaining to the field of construction, especially UU 2/2017 and PP 22/2020, have created standards on the minimal set of conditions that must be written into construction contracts. However, there are no clear sanctions if a contract does not contain the minimal set of conditions. Previous research has mostly focused on empirical studies of compliance with these regulations. This study focuses on the legal consequences for noncompliance with those regulations. There are two main research questions. First, how are the minimal conditions regulated? Second, with a focus on legal certainty, how are these regulations implemented? This study uses the normative method. UU 2/2017 and PP 22/2020 are studied through the lens of Kelsen’s Pure Theory of Law. This study finds that since the regulations on minimal conditions are not backed by sanctions, they are not law but suggestions. Secondly, analysis of 814/Pdt.G/2020/PN Sby and construction contract templates prepared by the Public Works and Housing Ministry show that regulations of minimal conditions are treated as suggestions and not binding law.