Latar belakang penelitian ini muncul dari keprihatinan terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat peran makelar dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga. Persaingan usaha yang tidak sehat, seperti persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi, menjadi isu utama yang memerlukan penanganan mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persoalan hukum terkait pertanggungjawaban hukum terhadap makelar dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil studi membuktikan bahwa kedudukan makelar dalam pengadaan barang dan jasa dianggap strategis, namun Pertanggungjawaban hukum terhadap makelar dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga, dievaluasi dari perspektif UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar yang kokoh untuk pemberantasan praktik korupsi. Dengan penetapan pidana denda dan pidana penjara, undang-undang ini memberikan sinyal tegas bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi perilaku yang merugikan keuangan negara. Sanksi ini bukan hanya sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif, melainkan juga sebagai tekanan pada pelaku bisnis, termasuk makelar, untuk menjalankan praktik yang transparan, adil dan sesuai dengan aturan hukum. Penerapan sanksi hukum terhadap makelar diharapkan mampu menciptakan efek jera, meningkatkan integritas dan membentuk lingkungan bisnis yang bebas dari praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.