Syarat permohonan pailit merupakan aspek krusial dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Namun syarat permohonan kepailitan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) di Indonesia masih terlalu sederhana dalam formulasinya sehingga berakibat kepada mudahnya prosedur untuk mempailitkan suatu entitas hukum. Hal ini memberikan celah hukum yang dapat merugikan terutama debitor, juga kepentingan publik, dan kreditor. Salah satu kelemahan dari UU 37/2004 adalah ketidakhadiran frasa “keadaan tidak mampu membayar” dan penetapan ambang batas minimum jumlah utang sebagai persyaratan. Diperlukannya frasa “keadaan tidak mampu membayar” dan penetapan batas minimum jumlah utang sebagai persyaratan adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan perbandingan hukum antara hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA) di Singapura akan penulis gunakan sebagai perbandingan untuk menunjukan kekurangan syarat permohonan pailit dalam UU 37/2004 di Indonesia. Di samping itu akan dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan batas minimum jumlah utang sebagai salah satu syarat permohonan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analisis undang-undang dan komparatif. Kesimpulannya hukum Singapura mengatur ketentuan syarat permohonan pailit lebih ketat dibandingkan dengan Regulasi serupa Indonesia. Penetapan batas minimum jumlah utang memberikan perlindungan hukum preventif (ex-ante), yakni dapat membatasi legal standing dalam mengajukan permohonan pailit untuk menanggulangi itikad buruk dalam pengajuan kepailitan dan perlindungan hukum terhadap kreditur dan kepentingan publik (ex post).