Transfer data lintas negara mendorong perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi karena adanya perluasan akses terhadap informasi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet tertinggi di dunia, namun Indonesia belum memiliki peraturan komprehensif yang mengatur perlindungan data pribadi. Indonesia baru menerbitkan Undang-Undang PDP pada tahun 2022 yang mana kerangka UU PDP Indonesia terinspirasi dan didasarkan pada prinsip- prinsip dasar yang ditetapkan dalam GDPR. GDPR memberikan prasyaratan agar transfer data lintas negara dapat dilakukan melalui keputusan kecukupan (adequacy decision) - seperti Jepang yang telah mendapatkan persetujuan dari European Commission. Indonesia juga mengadopsi prinsip adequacy decision dari GDPR ke dalam UU PDP. Namun, faktanya Indonesia belum masuk dalam daftar negara yang disetujui oleh European Commission karena dianggap belum memenuhi standar yang diperlukan untuk kecukupan transfer data. Tulisan ini mengkaji penyesuaian yang perlu dipertimbangkan Pemerintah Indonesia untuk mengatur persyaratan transfer data lintas negara dan tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam mencapai kecukupan transfer data lintas negara. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan positif.