Kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk investasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, perjanjian pemegang saham dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga diperlukan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan perusahaan. Meskipun demikian, praktik penyelundupan hukum sering terjadi akibat pembatasan investasi, seperti maraknya praktik Nominee Agreement sarana untuk mengelabui hal tersebut. Singapura di sisi lain, melalui peraturan seperti Singapore Civil Law Act of 1909 dan Singapore Sale of Goods Act of 1979, juga mengatur syarat-syarat sah perjanjian, serta Singapore Companies Act of 1967 yang mengatur prosedur pendirian perseroan terbatas, yang tidak membedakan antara nominee dan Beneficial Owner (BO). Penelitian ini fokus pada konsep nominee agreement dalam kepemilikan saham di Indonesia dan perbandingannya dengan Singapura, menggunakan teori dan konsep perbandingan hukum, badan hukum, organ perseroan, perjanjian, saham, pemegang saham, pemilik manfaat, dan pendekatan asas-asas hukum untuk menunjukkan bahwa Indonesia melarang nominee agreement, sementara Singapura memberikan syarat tertentu bagi nominee shareholder dan nominee director. Perbedaan pendekatan ini tercermin dalam konsekuensi hukum terhadap pihak yang menggunakan mekanisme ini di masing-masing negara.