Korupsi merupakan masalah penting yang dihadapi oleh setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi berpotensi menghambat pemerataan pembangunan nasional. Dalam mengukur unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (Potential Loss) tetapi harus dipahami telah benar-benar terjadi atau nyata (Actual Loss). Konsep “Actual Loss” dinilai lebih memberikan kepastian hukum yang dapat lebih menyelaraskan instrumen hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsepsi dari norma pengaturan delik pidana materiil dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Bagaimana implementasi pengaturan delik pidana materiil dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Bagaimana konsepsi pengaturan restorative justice dalam tindak pidana korupsi menurut konsep actual loss berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK, BPKP, PPATK, dan Akuntan publik Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Kesimpulan penelitian adalah pengaturan delik pidana materiil dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia memberikan penafsiran baru, kemudian implementasi pengaturan delik pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan konsep actual loss adalah mengacu pada unsur “dapat merugikan keuangan negara” dan untuk membuktikannya diukur melalui serangkaian mekanisme prosedural guna menemukan unsur nyata dan pasti sebuah kerugian keuangan negara. Dan apabila pihak yang merugikan keuangan negara dapat mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka perkara dapat ditempuh dengan restorative justice tanpa memproses ke ranah pidana.