Penelitian ini membahas mengenai pembuatan perjanjian perkawinan di Jepang antara Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini memahami keabsahan dari perjanjian perkawinan diluar negeri dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Terdapat isu hukum yang bermula dari seorang WNI dan seorang WNA yang melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan di Jepang, kemudian pasangan tersebut akan menetap di Indonesia setelah 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun menetap di Jepang. Perkawinan yang dilakukan oleh WNI dan WNA disebut dengan perkawinan campuran. Lazimnya perkawinan campuran yang dilakukan seorang WNI dan seorang WNA tersebut memiliki status agama yang berbeda. Pada dasarnya perkawinan yang agamanya berbeda tidak sah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, namun hal ini telah dicermati oleh Putusan Mahkamah Agung. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Historical Approach. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan perjanjian perkawinan di Jepang dianggap sah dalam perspektif hukum di Indonesia. / This study discusses the making of marriage agreements in Japan between Indonesian Citizens (hereinafter referred to as WNI) and Foreign Citizens (hereinafter referred to as WNA) according to the perspective of marriage law in Indonesia. The purpose of this study is to understand the validity of marriage agreements abroad in the perspective of marriage law in Indonesia. There is a legal issue that starts from an Indonesian citizen and a foreigner who hold a marriage and make a marriage agreement in Japan, then the couple will settle in Indonesia after 1 (one) to 2 (two) years of living in Japan. Marriages carried out by Indonesian citizens and foreigners are called mixed marriages. Usually, mixed marriages carried out by an Indonesian citizen and a foreigner have different religious statuses. Basically, marriages of different religions are not valid in the perspective of marriage law in Indonesia, but this has been observed by the Supreme Court Decision. The type of research used is normative juridical. The problem approach in this study uses Statute Approach, Conceptual Approach, and Historical Approach. The conclusion of this study is that making a marriage agreement in Japan is considered valid in the perspective of law in Indonesia.