Online loans make it easier for people to get loan money quickly and efficiently only by processing the personal data of the debtor who wants to make the loan. In data processing, problems arise such as leakage or theft of data by irresponsible parties or even the creditor's intention to provide data to third parties without the knowledge of the debtor as the owner of the personal data. This thesis discusses the effects of the use of personal data by Financial Technology according to Indonesian law. The methods in this legal research are normative juridical and empirical juridical. The results of this thesis research are that personal data includes specific personal data and general personal data (Article 4 paragraph (1) of the PDP Law). The correct form of use of personal data includes obtaining and collecting data, processing and analyzing data, storing data, correcting and updating data, displaying, announcing and transferring data, disseminating or disclosing data, as well as deleting or destroying data (Article 16 paragraph (1) of the Law PDP). Any use of the debtor's personal data must be carried out with the consent of the owner of the personal data, either in writing or recorded (Article 26 paragraph (1) of the ITE Law and Article 22 paragraph (1) of the PDP Law). Accessing Personal Data by Personal Data managers (Creditors) or third parties who do not obtain permission from the owner of the personal data is not permitted (Article 65 of the PDP Law). A form of state legal protection in the protection of personal data is the promulgation of legal umbrellas related to personal data protection such as the ITE Law and the PDP Law. Unauthorized distribution of personal data is punishable by a maximum imprisonment of 6 years or a maximum fine of 750 million Rupiah (Article 45 paragraph (3) of the ITE Law), and unlawful disclosure of personal data will be subject to a maximum prison sentence of 4 years and fine of 4 billion Rupiah (Article 67 paragraph (2) of the PDP Law). / Pinjaman Online memudahkan masyarakat untuk mendapat uang pinjaman secara cepat dan efisien hanya dengan syarat memproses data pribadi debitur yang akan melakukan pinjaman. Dalam pemrosesan data timbul masalah seperti kebocoran atau pencurian data oleh pihak tidak bertanggung jawab atau bahkan kesengajaan kreditur untuk memberikan data kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan debitur sebagai pemilik data pribadi. Tesis ini membahas tentang efek dari penggunaan data pribadi oleh Financial Technology menurut hukum Indonesia. Metode dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian tesis ini adalah data pribadi meliputi data pribadi yang spesifik dan data pribadi yang umum (Pasal 4 ayat (1) UU PDP). Bentuk penggunaan data pribadi yang benar meliputi pemerolehan dan pengumpulan data, pengelolahan dan penganalisisan data, penyimpanan data, Perbaikan dan Pembaruan data, penampilan, pengumuman dan transfer data, penyebarluasan atau pengungkapan data, serta penghapusan atau pemusnahan data (Pasal 16 ayat (1) UU PDP). Setiap penggunaan data pribadi debitur harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data pribadi baik secara tertulis atau terekam (Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Pasal 22 ayat (1) UU PDP). Pengaksesan Data Pribadi oleh pihak pengelola Data Pribadi (Kreditur) atau pihak ketiga yang tidak memperoleh izin dari pemilik data pribadi tidak diperbolehkan (Pasal 65 UU PDP). Bentuk perlindungan hukum negara dalam perlindungan data pribadi adalah dengan diundangkannya payung hukum terkait Perlindungan data pribadi seperti UU ITE dan UU PDP. Pendistribusian data pribadi tanpa hak dengan pengancaman akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 750 juta Rupiah (Pasal 45 ayat (3) UU ITE), dan pengungkapan data pribadi yang melawan hukum akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 4 miliar Rupiah (Pasal 67 ayat (2) UU PDP).