This is the latest version of this item.

Analisis ini membahas tentang fenomena transgender dan juga haknya sebagai manusia dalam hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang terjadi di Indonesia terkait dengan penyetujuan setelah perubahan atau operasi kelamin yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia. Transgender di Indonesia juga melakukan perkawinan dan melakukanya di Indonesia. Dimana hal ini sudah jelas tidak sesuai pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena belum ada yang mengatur tentang perkawinan untuk transgender. Analisis ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yang dilakukan didasarkan studi pustaka. Metode analisis ini ditujukan dengan langkah hukum dan upaya sistem perkawinan di Indonesia agar ada aturannya sehingga tidak ada lagi perkawinan transgender yang lolos dari pengawasan di Indonesia. / This analysis discusses the transgender phenomenon and also their rights as human beings in terms of human rights regulated in Law Number 39 of 1999 which occurred in Indonesia regarding consent after genital changes or operations carried out by several Indonesian people. Transgenders in Indonesia also marry and do so in Indonesia. This is clearly not in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage because there are no regulations regarding marriage for transgender people. This analysis uses a Juridical-Normative research method based on literature studies. This analytical method is aimed at steps and legal efforts so that the marriage system in Indonesia has regulations so that there are no more transgender marriages that escape supervision in Indonesia