Perkembangan ekonomi sebuah negara, tidak terlepas dari peran pemerintah yang turut mengambil peran dalam perkembangan tersebut. Dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945, negara tidak terjun langsung dalam pengelolaan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, namun hal tersebut dilakukan melalui BUMN. Dalam rangka menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri sehingga mampu bersaing di dunia usaha, dan sebagai penataan berkelanjutan serta peningkatan kinerja dan value BUMN, kementerian BUMN membentuk holding BUMN pada sektor tertentu. Salah satu bentuk holding yang dilakukan dalam sektor ultra mikro adalah holding ultra mikro (UMi) oleh BRI, PT Pegadaian, dan PT PNM, proses pembentukan holding UMi tersebut sangat menarik untuk diteliti. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, tulisan hukum atau jurnal. Didasarkan pada rumusan masalah terkait pembentukan holding UMi, apakah pembentukan holding UMi tersebut sesuai ketentuan positif di Indonesia dan tidak mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan holding UMi telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan holding tidak mengarah pada terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau hukum persaingan usaha