Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen dan pengendalian resiko dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh asuransi adalah asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Suatu asuransi didalamnya terdapat perjanjian baku tertulis. Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha asuransi seringkali menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian asuransi seringkali menyebabkan konsumen tidak dapat mengklaim haknya. Tujuan adanya klausula ini sebagai peralihan tanggung jawab yang dibebankan pada konsumen untuk menghindari ganti kerugian dari pihak pelaku usaha. Ketentuan perjanjian asuransi dengan bentuk polis asuransi sebagai produk asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Klausula baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tercantum Pasal 18 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 POJK 22/2023 mengenai perjanjian baku tentang pembatasan klausula eksonerasi. Apabila klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian asuransi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut maka perjanjiannya hanya menguntungkan pihak pelaku usaha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apa saja legalitas pelaku usaha asuransi dalam menerapkan perjanjian baku kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustakapustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.