Penelitian ini membahas tentang pembebasan sanksi pidana kasus korupsi SPPD KKR Aceh dengan alasan adanya restorative justice ditingkat kepolisian karena telah dikembalikannya kerugian Negara. Seharusnya penyelesaian perkara korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut memiliki prinsip keadilan retributif dan tidak mengenal restorative justice sehingga penjatuhan sanksi pidana adalah pilihan utama. 58 Pelaku yang mempunyai kewenangan karena jabatan mereka telah terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan Negara. Atas dasar ini maka seharusnya 58 pelaku tersebut dapat diberikan sanksi yang sesuai pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum yang tersedia. Metode penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis sanksi terhadap 58 pelaku korupsi tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku / This research discusses the release of criminal sanctions in the SPPD KKR Aceh corruption case on the grounds that there is restorative justice at the police level because state losses have been returned. The resolution of corruption cases should refer to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This law has the principle of retributive justice and does not recognize restorative justice so that imposing criminal sanctions is the main option. 58 Actors who have authority because of their position have been proven to have committed corruption which is detrimental to state finances. On this basis, the 58 perpetrators should be given appropriate sanctions in Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This research uses a Juridical-Normative research method which is carried out by means of a literature study of available legal materials. This research method will be used to analyze sanctions against the 58 perpetrators of corruption in accordance with applicable positive law