Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum perjanjian tanggal mundur dalam persfektif hukum pembuktian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai akibat hukum dari perjanjian tanggal mundur yang dilakukan dalam suatu perikatan yang dilakukan itu dan kedudukan pembuktian perbuatan melawan hukum dari perjanjian tanggal mundur perlu dilakukan dan diajukan alat bukti sebagai pendukung pembuktian.yang sah menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat isu hukum yang bermula karena perjanjian yang dibuat secara perjanjian tanggal mundur tidak diatur atau dilarang secara hukum, namun bisa jugamenjadi perbuatan melanggar hukum, namun harus ada bukti nyata perbuatan melawan hukum dari perjanjian tersebut. Melihat keadaan keabsahan bukti perjanjian tanggal mundur tersebut yang harus memenuhisyarat sah perjanjian. KUH Perdata menekankan syarat sahnya perjanjian yang tidak boleh merupakan akibat dari kekeliruan, paksaan atau penipuan. Tipe penelitian ini yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan Statue Approach, Case Approach dan Conseptual Approach. Kesimpulan penelitian ini adalan kekuatan hukum perjanjian tanggal mundur dalam persfektik hukum pembuktian sama kuat dengan perjanjian biasa. Perjanjian tanggal mundur berpacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur terkait syarat sahnya perjanjian. Sepanjang tidak melanggar syarat pertama hingga syarat keempat dari syarat sahnya suatu perjanjian, maka kekuatan hukum pembuktian dari perjanjian tanggal mundur akan sama kuat dengan perjanjian biasa yang mengacu pada pasal1866 KUH Perdata terkait dengan macam-macam alat bukti. Perjanjian tanggal mundur dapat dibuat selama digunakan dengan dasar iktikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak. / This research discusses the legal strength of backdated agreements from the perspective of evidentiary law. The purpose of this research is to find out about the legal consequences of a backdated agreement made in an agreement that is carried out and the position of proof of illegal acts from a backdated agreement needs to be carried out and evidence submitted as supporting evidence. Which is valid according to the Civil Code regulated in Article 1320 of the Civil Code Civil. There are legal issues that arise because agreements made with backdated agreements are not legally regulated or prohibited, but they can also be unlawful acts, but there must be concrete evidence of unlawful acts from the agreement. Looking at the validity of the proof of the backdated agreement, it must meet the legal requirements of the agreement. The Civil Code emphasizes the conditions for the validity of an agreement which must not be the result of mistake, coercion or fraud. The type of research used is normative juridical. The problem approach in this research uses the Statue Approach, Case Approach and Conceptual Approach. The conclusion of this research is that the legal strength of backdated agreements in the perspective of evidentiary law is as strong as ordinary agreements. The backdated agreement relies on Article 1320 of the Civil Code which regulates the conditions for the validity of the agreement. As long as it does not violate the first condition to the fourth condition of the validity of an agreement, the legal force of evidence of a backdated agreement will be as strong as an ordinary agreement which refers to Article 1866 of the Civil Code relating to various types of evidence. Backdated agreements can be made as long as they are used in good faith and do not harm other people.