Penelitian ini membahas mengenai pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Haris Azhar (HA) dan Fatiah Maulidyianti (FM) yang pada salah satu unggahan video YouTube nya yang berjudul „Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam‟ telah memfitnah dan menyebabkan persangkaan palsu terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui bahwa HA dan FM memanggil Luhut dengan sebutan "lord". Luhut juga menyampaikan bahwa kerugian secara materil tidak perlu dihitung, namun secara moral, tuduhan kepada saya sebagai penjahat dan disebut sebagai "lord" sangat merugikan dirinya dan keluarganya. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai pencemaran nama baik oleh Haris dan Fatiah bila ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif / dogmatik. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar hukum penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan masalah Statue Approach (pendekatan melalui peraturan perundangundangan), Conceptual Approach (pendekatan konseptual), dan Case Approach (pendekatan kasus).Dalam hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan HA dan FM dapat dikategorikan sebagai tindak pencemaran nama baik dikarenakan telah memenuhi unsur pasal 311 KUHP mengenai fitnah dan pasal 318 KUHP mengenai persangkaan palsu. Adapun saran berupa pendapat hukum yaitu jaksa seharusnya bisa memberikan dakwaan kepada HA dan FM terkait pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pasal 318 tentang persangkaan palsu karena hal tersebut nantinya dapat menjadi dasar putusan Hakim mengikuti surat dakwaan dari jaksa. / This research discusses the defamation that has been committed by Haris Azhar (HA) and Fatiah Maulidyianti (FM) who in one of their YouTube video uploads entitled 'There is a Lord Luhut Behind the Economic-OPS Military Relations of Intan Jaya!!! General BIN Also There!! NgeHAMtam' has defamed and caused false suspicion against Luhut Binsar Pandjaitan. It is known that HA and FM called Luhut 'lord'. Luhut also said that material losses do not need to be calculated, but morally, accusing me of being a criminal and being called a 'lord' is very detrimental to him and his family. This research will also discuss the defamation by Haris and Fatiah when viewed from the Criminal Code (KUHP), and Law Number 11 of 2008 which has been amended by Law Number 19 of 2016. This research uses normative / dogmatic juridical research methods. This research uses primary legal materials and secondary legal materials as the legal basis for completing this research. This research also uses the Statue Approach (approach through legislation), Conceptual Approach (conceptual approach), and Case Approach (case approach).In the results of this study, it can be concluded that the actions of HA and FM can be categorized as defamation because they have fulfilled the elements of Article 311 of the Criminal Code on slander and Article 318 of the Criminal Code on false suspicion. The advice in the form of legal opinion is that the prosecutor should be able to provide charges to HA and FM related to Article 311 of the Criminal Code on slander and Article 318 on false pretenses because this can later become the basis for the Judge's decision following the prosecutor's indictment.