Perselisihan internal partai politik merupakan dinamika yang sering terjadi pada partai politik, terutama perselisihan mengenai kepengurusan ataupun pemberhentian dari keanggotaan partai, banyaknya perselisihan yang terjadi pada tubuh partai politik maka sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik diharuskan untuk memiliki sebuah organ atau lembaga dalam internal partai politik yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yang bernama Mahkamah Partai Politik. Akan tetapi dalam perjalanannya sejak tahun 2011, perselisihan internal partai, masih ada yang diselesaikan tanpa melalui mekanisme mahkamah partai politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, anggaran dasar partai politik, anggaran rumah tangga partai politik dan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hasil penelitian di atas adalah 1) Perlunya ada pembatasan kewenangan di setiap organ atau lembaga dalam suatu partai politik, dan pembentukan mahkamah partai idealnya dilakukan melalui forum tertinggi di suatu partai politik. 2) Unsur keanggotaan di mahkamah partai politik seyogyanya dalam komposisinya tidak terdapat anggota mahkamah partai yang merangkap jabatan pada struktur kepengurusan, sehingga dalam penyelesaian perselisihan tidak terdapat benturan kepentingan. / Internal party disputes are a common dynamic within political parties, especially regarding leadership or membership terminations. Due to the frequency of such disputes within political parties, since the enactment of Republic of Indonesia Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, every political party is required to have an internal organ or institution tasked with resolving internal party disputes, known as the Political Party Court. However, since 2011, despite the establishment of the Political Party Court, some internal party disputes have still been resolved outside of this mechanism. The type of research used in this study is normative juridical legal research. The normative juridical approach is conducted based on primary legal materials by examining theories, the articles of association of political parties, the bylaws of political parties, and the legislation, including Republic of Indonesia Law Number 2 of 2008 as amended by Republic of Indonesia Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. The findings of the research above are as follows: 1) There is a need for limitations on the authority of each organ or institution within a political party, and ideally, the establishment of a party court should be done through the highest forum within a political party. 2) The membership composition of the party court ideally should not include members who hold positions in the leadership structure, so that there is no conflict of interest in resolving disputes.