Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap karyawan di PT Pegadaian selaku penaksir emas yang melakukan penerimaan dan penaksiran barang jaminan emas yang diserahkan nasabah selaku debitur dalam proses kredit gadai namun ternyata barang jaminan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang merugikan pihak lain sehingga karyawan tersebut dianggap sebagai penadah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dalam hal mengembalikan barang jaminan tersebut apabila diputus oleh Pengadilan untuk dikembalikan kepada korban yang dianggap sebagai pemilik barang sementara status barang jaminan tersebut merupakan piutang yang masih berjalan prosesnya. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan putusan Pengadilan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa karyawan yang bertugas sebagai penaksir emas tidak dapat ditarik sebagai seorang penadah berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat 1, 2 dan 3 UU P2SK. PT Pegadaian dalam mengembalikan kerugian akibat dari putusan pengadilan dalam hal dikembalikannya barang jaminan tersebut kepada korban, dapat menempuh upaya hukum melalui jalur perdata, namun dalam penerapannya terkadang hal itu tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut.