Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, unreported, and unregulated fishing) membawa ancaman besar terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan perikanan. Dengan menggunakan pendekatan hukum komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara rezim hukum Indonesia dan Uni Eropa dalam memerangi IUU fishing. Skripsi ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum IUU Indonesia dan peraturan tertentu Uni Eropa untuk studi perbandingan. Tindakan IUU fishing adalah aktivitas yang menangkap/mengambil ikan dari habitatnya yang bertentangan dengan hukum dan peraturan. Tindakan ini membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan mengancam spesies laut yang terancam. Karena Tindakan IUU fishing mengakibatkan overfishing, penghancuran habitat ikan, dan degradasi keanekaragaman hayati laut, ini akan berujung pada kehancuran sumber daya ikan dan kehancuran ekologis jika dibiarkan tanpa pengecekan. Efek domino dari kepunahan satu spesies akan mengakibatkan gelombang kekacauan yang akan menyebar ke seluruh ekosistem dan bahkan bisa menyebabkan kehancuran ekologis. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia adalah karunia dari Tuhan, yang sepatutnya tidak dijarah hingga kepunah. Menjaga sumber daya ikan yang berkelanjutan, dan upaya konservasi untuk perlindungan keanekaragaman hayati akan memberi manfaat besar bagi Indonesia, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Hal ini dilakukan melalui hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perikanan dan IUU fishing. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Penangkapan Ikan.