Oknum yang ingin meraup keuntungan besar dengan cara melakukan publikasi pamflet palsu dari acara festival musik dan menyebabkan kerugian korban yang ditipu. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum bagi promotor konser ilegal atas pamflet festival musik palsu dan perlindungan hukum preventif bagi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan dukungan data empiris. Data yang digunakan data primer dari wawancara dengan musisi yaitu Kunto Aji dan M Hernu Rasyid sebagai Manajer Bisnis di CV Karunia Untung Nawaitu Kunto Aji Management, serta data sekunder berdasarkan literatur yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum bagi oknum diatur di pasal 378 KUHP lama, dan KUHP baru pada pasal 492 perihal penipuan, serta Pasal 45A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang penipuan dalam transaksi elektronik, restitusi ataupun ganti rugi berdasarkan peradilan perdata juga dapat dilakukan korban. Perlindungan hukum preventif lewat sertifikasi promotor.Sosialisasi kepada aparat kepolisian dan masyarakat tentang pengenalan tanda-tanda acara palsu, serta peran serta pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat untuk menutut pelaku, dapat menjadi solusi. Pembuatan sistem terverifikasi untuk sebuah pamflet festival musik menjadi juga solusi termasuk pengawalan oleh pemerintah atas kasus-kasus penipuan pamflet festival musik. / Individuals seeking to make significant profits by distributing false pamphlets for music festival events and causing financial losses to deceived victims. This research examines the legal consequences for illegal concert promoters distributing false music festival pamphlets and the preventive legal protections for the community. The approach used is normative with empirical data support. Primary data includes interviews with musicians such as Kunto Aji and M Hernu Rasyid, Business Manager at CV Karunia Untung Nawaitu Kunto Aji Management, while secondary data is based on existing literature. Research findings indicate that legal consequences for these individuals are regulated under Article 378 of the old Criminal Code, Article 492 of the new Criminal Code regarding fraud, and Article 45A paragraph (1) of Law Number 1 Year 2024 concerning fraud in electronic transactions. Restitution or compensation through civil court proceedings can also be pursued by victims. Preventive legal protection through promoter certification, awareness campaigns among police authorities and the public about identifying signs of fake events, and government involvement in educating the public about legal actions against perpetrators can be solutions. Establishing a verified system for music festival pamphlets, including government oversight of fraudulent cases, is also proposed as a solution.