Penelitian ini menyelidiki tindak pidana korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu dalam posisi publik atau swasta untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Korupsi berdampak negatif pada masyarakat dengan menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, memperburuk ketidakadilan sosial, dan menguras sumber daya publik. Contoh kasus korupsi melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dan asistennya, yang diduga menerima hadiah atau janji uang dari KONI untuk mempercepat persetujuan dan pencairan dana bantuan. Tindakan ini dinilai sebagai tindak pidana korupsi dan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, promosi etika dan integritas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Sanksi yang tegas dan efektif diharapkan dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan./ This study investigates the criminal act of corruption, involving the abuse of power by individuals in public or private positions for personal gain or the benefit of others. Corruption negatively impacts society by hindering development, damaging good governance, exacerbating social injustice, and depleting public resources. A notable case of corruption involves a former Indonesian Minister of Youth and Sports and his assistant, who allegedly received gifts or promises of money from KONI to expedite the approval and disbursement of grant funds. This conduct is deemed a criminal act of corruption and violates the Anti-Corruption Law. Efforts to combat corruption require strict law enforcement, transparency in public financial management, the promotion of ethics and integrity, and active public participation in oversight. Strict and effective sanctions are expected to help create clean and fair governance. These measures are crucial to ensuring societal welfare and preventing future abuses of power.