Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat dan menjangkau ke seluruh lini yang ada di masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang keuangan dalam hal pinjam meminjam yang semakin mudah dengan dapat dilakukan melalui platform online yang disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Banyak hal positif dari perkembangan ini salah satunya adalah terhadap ekonomi negara. Namun disamping hal itu banyak hal negatif yang terjadi baik pada sisi penyelenggara maupun pengguna. Kasus yang dialami oleh pengguna seperti penyebaran data pribadi dan tindakan penagihan berlebihan dan mengganggu yang dilakukan penyelenggara. Apabila dilihat hal ini disebabkan tidak pahamnya pada pengguna mengenai resiko resiko yang dapat terjadi pada awal sebelum transaksi dilakukan, hal ini disebabkan karena kurangnya literasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang menaungi LPBBTI mengeluarkan peraturan POJK 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI yang merupakan pengganti POJK 77/POJK.01/2016 dengan maksud dan tujuan mendorong pengembangan penyelenggara LPBBTI. Namun dalam peraturan tersebut tidak mengatur mengenai literasi keuangan. Penelitian ini bersifat normatif, untuk data yang digunakan merupakan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, pendekatan dengan sistematika hukum dan metode analisis data kualitatif dengan tujuan memberikan masukan untuk adanya penguatan dalam peraturan POJK 10/POJK.05/2022 untuk memastikan adanya perlindungan di masyarakat khususnya perlindungan konsumen