Penggunaan kuasa menjual sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan kuasa menjual tersebut dapat menyebabkan pemilik sah hak atas tanah merasa dirugikan, untuk mencegah hal tersebut seorang PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat memastikan bahwa penggunaan kuasa menjual untuk peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dilangsungkannya penelitian ini adalah untuk memecahkan serta mengembangkan persoalan hukum terkait tanggung jawab PPAT dalam proses pembuatan akta jual beli tanah bersertipikat hak milik yang hanya didasarkan pada alas hak kuasa menjual. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dimana nantinya peneliti akan menguji hukum positif khususnya mengenai tanggung jawab PPAT terhadap peristiwa hukum dimana PPAT membuat akta jual beli tanah bersertipikat hak milik yang hanya didasarkan pada alas hak surat kuasa menjual serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berpengalaman. Hasil penelitian ditemukan bahwa PPAT dalam melakukan tugas jabatannya terutama dalam membuat Akta Jual Beli, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian karena Akta Jual Beli merupakan salah satu bentuk nyata peralihan hak atas tanah dan didalamnya terdapat kepentingan para pihak, yang harus dijaga. Apabila ternyata dalam peristiwa peralihan hak atas tanah tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan maka PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata ataupun administratif. Kuasa menjual tersebut merupakan akta yang sah dan mengikat asal dilakukan sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan dan tidak mengandung unsur kuasa mutlak