Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum Notaris atas tindak pidana korupsi yang terjadi atas kredit modal kerja. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, serta landasan teori pembuktian dan teori kekuatan hukum surat keterangan (cover note) Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilakukan secara pre-emptive, preventif dan represif. Tanggung jawab pembuatan cover note oleh Notaris, pertanggungjawaban terjadi, antara lain karena: a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (culpa in aammitendo); serta b. Adanya suatu perbuatan kesaIahan karena kelalaian (onrechtmatigenalaten). Peneliti memberikan saran dalam penelitian ini bahwa Notaris dalam proses pembuatan akta autentik ataupun surat-surat lainnya hendaknya mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Menyadari akan hal tersebut, dibutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang, khususnya terkait kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris, karena pengaturan kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi ini tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan termasuk Notaris itu sendiri dan agar menyadari bahwa bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku akan membuat hidup lebih nyaman tanpa ada kekhawatiran dalam bekerja sebagai Notaris.