Saham merupakan suatu hak kebendaan yang memberikan pemegang saham hak- hak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPT. Seharusnya, debitor pailit yang memiliki saham pada pihak ketiga kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas kekayaan yang dimilikinya termasuk menggunakan hak-haknya sebagai pemegang saham, namun dalam pemberesan harta pailit berupa saham harus didahului dengan penawaran kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu dalam perusahaan tersebut atau yang dikenal dengan Rights of First Refusal atau terkadang peralihan saham wajib untuk disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak adanya pengaturan mengenai tata cara pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam serangkaian tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham, Kurator juga melibatkan peran Notaris, sehingga penting untuk melakukan analisis terhadap pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta terkait tugas dan wewenang Kurator pada pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham masih belum memenuhi asas Integrasi sebagaimana dimaksud UUK-PKPU dimana hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham. Dalam pembuatan akta terkait proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. / Shares is a material right that gives shareholders the rights as regulated in Article 52 of the Indonesian Company Law. In bankruptcy debtors who own shares in third parties lose the right to manage their assets, including exercising their rights as shareholders, however, the settlement of bankruptcy assets in the form of shares must be preceded by an offer to shareholders with a certain classification in the company or known as Rights of First Refusal or sometimes the transfer of shares must be approved by the General Meeting of Shareholders (GMS). The absence of regulations regarding procedures for managing and settling bankruptcy assets in the form of shares causes legal uncertainty in the management and settlement of bankruptcy assets. In a series of actions for managing and settling bankruptcy assets in the form of shares, the Curator also involves the role of the Notary, so it is important to carry out an analysis of the notary's responsibilities in making deeds related to the duties and authority of the Curator in managing and settling bankruptcy assets in the form of shares. This research uses a type of empirical normative research. From the results of this research, it can be concluded that the provisions for managing and settling bankruptcy assets in the form of shares still do not fulfill the principle of integration as stated in law number 37/ 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment, which causes legal uncertainty in the process and the administration and liquidation of shares as a bankruptcy asset. In making a deed related to the process of managing and settling bankruptcy assets in the form of shares, the Notary can be held responsible if the latter does not heed the prudential principal in deed making.