Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam transaksi jual beli tanah sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum. Namun, akta jual beli atas harta bersama seperti tanah, sering kali berpindah tanpa persetujuan istri, padahal harta tersebut dianggap milik bersama menurut Hukum Perkawinan. Peralihan hak atas tanah sering dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri dengan menggunakan identitas palsu seperti kasus yang terdapat pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 909PK/Pdt/2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama yang dijual sepihak oleh suami (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 909PK/Pdt/2020)? Yang kedua adalah bagaimana akibat hukum terhadap PPAT yang membuat Akta Jual Beli Tanah Harta Bersama tanpa persetujuan istri (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 909PK/Pdt/2020)? Tujuan penelitian ini adalah untuk:1) memecahkan persoalan hukum terkait suami yang melakukan jual beli tanah harta bersama tanpa persetujuan istri yang menimbulkan kerugian dan sengketa dikemudian hari. 2) memecahkan persoalan hukum terkait akibat hukum apa yang dapat diberikan kepada PPAT yang membuat akta jual beli tanah harta bersama tanpa persetujuan istri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, yang menggunakan pendekatan terhadap kasus hukum serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama yang dijual sepihak oleh suami dapat diselesaikan melalui jalur perdata dan pidana, dan jika PPAT terbukti bersalah dalam pembuatan Akta Jual Beli maka dapat dikenakan sanksi perdata, pidana dan administratif. / The role of the Land Deed Drafting Officer (PPAT) in land buying and selling transactions is very important to maintain legal validity and certainty. However, sale and purchase deeds for joint assets, such as land, are often transferred without the wife's consent, even though these assets are considered joint property according to Marriage Law. The transfer of land rights is often carried out by husbands without the wife's consent using a fake identity, as is the case in Judicial Review Decision Number: 909PK/Pdt/2020. The formulation of the problem in this research, the first is how is the legal protection for the wife for joint assets sold unilaterally by the husband (Review Decision Study Number : 909PK/Pdt/2020)? The second is what are the legal consequences for PPAT making a Deed of Sale and Purchase of Joint Property Land without the wife's consent (Review Decision Study Number : 909PK/Pdt/2020)? The purpose of this research is to: 1) solve legal problems related to husbands buying and selling jointly owned land without the wife's consent which causes losses and disputes in the future. 2) resolve legal issues related to what legal consequences can be given to a PPAT who makes a deed of sale and purchase of joint property land without the wife's consent. This research is a type of empirical normative research, which uses an approach to legal cases and uses data collection techniques using literature and interview methods. The conclusion of the problem formulation in this research is that legal protection for the wife for joint property sold unilaterally by the husband can be resolved through civil and criminal channels, and if the PPAT is proven guilty in making the Deed of Sale and Purchase, civil, criminal and administrative sanctions can be imposed.