Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan sebuah arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik, notaris memiliki kewajiban dalam menyimpan protokol notaris yang berlangsung hingga akhir hayatnya. Saat notaris meninggal dunia terjadinya peralihan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Namun pada prakteknya seringkali pemegang protokol notaris tersebut belum ditentukan sehingga mengakibatkan kerugian kepada para pihak yang membutuhkan protokol notaris tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam memperoleh salinan atas protokol notaris yang pemegang protokolnya belum ditetapkan? Kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Majelis Pengawas Notaris dalam menentukan pemegang protokol notaris? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, yang menggunakan pendekatan terhadap sistematika hukum dan undang-undang, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan wawancara. Sehubungan dengan kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah perlindungan hukum yang didapatkan bagi pihak yang membutuhkan protokol notaris tersebut masih belum bisa didapatkan, dan Majelis Pengawas Daerah juga tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa menghimbau ahli waris untuk menyerahkan protokol notaris tersebut sehingga Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk pemegang protokol notaris sehingga tidak merugikan para pihak. / A notary protocol is a collection of documents which constitute a state archive which must be kept and maintained by a notary in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Notaries as public officials have the authority to make authentic deeds, notaries have the obligation to keep notarial protocols which last until the end of their lives. When a notary dies, the notary protocol is transferred to another notary appointed by the Regional Supervisory Council. However, in practice, the holder of the notary protocol is often not determined, resulting in losses to the parties who need the notary protocol. The formulation of the problem in this research, the first is what is the legal protection for parties in obtaining a copy of a notary's protocol whose protocol holder has not been determined? Then the second is what is the form of accountability of the Notary Supervisory Council in determining the notary protocol holder? This research is a type of empirical normative research, which uses a systematic approach to law and legislation, and uses data collection techniques using literature and interview methods. In connection with the conclusion of the problem formulation in this research, the legal protection obtained for parties who need the notarial protocol cannot yet be obtained, and the Regional Supervisory Council cannot do much, it can only urge the heirs to submit the notarial protocol so that the Regional Supervisory Council can appoint a notary protocol holder so that it does not harm the parties.