Salah satu penerapan konsep cyber notary adalah digitalisasi dokumen dan tanda tangan elektronik elektronik. Dalam penulisan jurnal ini penulis mengambil contoh penggunaan tanda tangan elektronik melalui Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yaitu PRIVY ID. untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dan bagaimana keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan orang berusia 17 tahun melalui penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia, maka diperlukan penelitian tentang keabsahan tanda tangan elektronik (e-sign) yang tersertifikasi oleh pengguna berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam pembuatan perjanjian dan dokumen pendukung pembuatan akta notaris. Dalam penelitian normatif-empiris ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap sistematika hukum dan melakukan wawancara dengan praktisi dan PRIVY ID. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memang telah memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan penggunaan tanda tangan elektronik, namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan hukum penggunaan tanda tangan elektronik jika dikaitkan dengan batas usia dewasa seseorang, karena syarat untuk sebuah tanda tangan elektronik dapat tersertifikasi berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP, sedangkan menurut BW batas usia dewasa seseorang untuk dianggap cakap melakukan perbuatan hukum adalah 21 tahun, maka apabila diketahui kemudian bahwa pembuat dokumen elektronik tersebut adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kecakapan menurut Pasal 1320 BW. Ketentuan tersebut juga memiliki implikasi yang sama jika dikaitkan dengan kewenangan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. / One application of the cyber notary concept is the digitization of electronic documents and electronic signatures. In writing this journal the author took the example of using electronic signatures through the Indonesian Electronic Certification Organizing Institution (PSrE), namely PRIVY ID. To find out and analyze the electronic transaction regulations based on the ITE Law and the validity of electronic transactions carried out by people aged 17 years old through electronic certification providers in Indonesia, research is needed on the validity of electronic signatures (e-signs) certified by users aged 17 (seventeen) years old in making agreements and supporting documents for making notarial deeds. In this norm- empiric research, data collection was carried out using a legal sistematic approach and conducting interviews with practitioners and PRIVY ID. Based on the research results, regulations regarding electronic documents and electronic signatures have indeed provided a legal basis for the validity of the use of electronic signatures, but in practice there are still legal problems with the use of electronic signatures if they are related to a person's age limit, because the requirements for an electronic signature can certified to be at least 17 years old and have a KTP, whereas according to BW the age limit for a person to be considered competent to carry out legal acts is 21 years, so if it is discovered later that the creator of the electronic document is someone who is not yet 21 years old, then the legal act can be canceled because does not meet the competency elements according to Article 1320 BW. This provision also has the same implications if it is related to the authority to act based on special laws and regulations.