Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi kepada debitur melalui agen kredit sindikasi untuk membiayai satu atau beberapa proyek dalam jumlah yang sangat besar. Tujuan kredit sindikasi itu sendiri untuk menyebarkan resiko kepada kreditur sindikasi lainnya sehingga resiko yang ditanggung tidak terlalu berat untuk masing-masing kreditur. Di sisi lain jika debitur melakukan wanprestasi maka piutang dapat dipindahkan oleh kreditur lama kepada kreditur baru sesuai dengan aturan pada Pasal 613 KUHPerdata mengenai pengalihan hak tagih yaitu cessie, dalam hal cessie tersebut dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta notaril dalam hal ini mengacu pada putusan yang akan di analisa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 530/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst. Di sisi lain dalam hal cessie tersebut tidak diberitahukan kepada debitur maka memunculkan pertanyaan sebagaimana yang akan di tuangkan dalam pokok permasalahan pembuatan tesis ini yaitu bagaimana kepastian hukum akta cessie tanpa pemberitahuan kepada debitur tanpa sepengetahuan agent facility dalam kredit sindikasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 530/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst? dan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta cessie sesudah adanya akta cessie terdahulu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Sistematika Hukum dan pendekatan Sikronisasi Hukum dengan jenis penelitian hukum normative, cara perolehan data secara studi kepustakaan (library research) serta analisis data secara kualitatif-deduktif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralihan hak tagih yang dilakukan kreditur lama merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat dalam pasal 613 KUHPerdata dan pasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu) serta tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta cessie tersebut dianggap tidak pernah ada dengan kata lain batal demi hukum karena tidak sah secara hukum berdasarkan aturan positif di indonesia. / A syndicated loan is a loan provided by several syndicated creditors to a debtor through a syndicated loan agent to finance one or several projects with a very large amount. The purpose of the syndicated loan itself is to spread the risk among other syndicated creditors so that the risk borne is not too heavy for each creditor. On the other hand, if the debtor defaults, the receivable can be transferred by the old creditor to the new creditor in accordance with the rules in Article 613 of the Civil Code regarding the transfer of receivables, namely cessie. In this case, the cessie can be made with an underhand deed or a notarial deed, referring to the decision to be analyzed based on the Central Jakarta District Court Decision Number: 530/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst. On the other hand, if the cessie is not notified to the debtor, it raises questions as will be addressed in the core issue of this thesis, which is how the legal certainty of the cessie deed without notification to the debtor without the knowledge of the facility agent in the syndicated loan as in the Central Jakarta District Court Decision Number 530/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst? and what is the role and responsibility of the notary in making the cessie deed after the existence of the previous cessie deed based on the Notary Position Act? In this study, data collection was carried out using the Systematic Law approach and the legal synchronization approach with the type of normative legal research, data acquisition by library research, and qualitative-deductive data analysis. From the results of the study, it can be concluded that the transfer of receivables carried out by the old creditor is an illegal act so it is legally invalid because it does not meet the requirements in Article 613 of the Civil Code and Article 1320 of the Civil Code as it does not meet the objective requirements (a specific matter) and the notary's responsibility for making the cessie deed is considered non-existent because it is legally invalid based on the judge's decision.