Merek yang terdaftar sebagai jenis usaha Waralaba menggunakan Perjanjian Waralaba untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP Waralaba). Meskipun PP Waralaba mewajibkan pendaftaran dan mencantumkan klausul minimum Perjanjian Waralaba, peraturan ini tidak mengatur bentuk perjanjiannya. Akibatnya, sering ditemukan Perjanjian Waralaba dalam bentuk baku yang disusun oleh franchisor. Perjanjian baku seringkali kurang melindungi franchisee karena mereka hanya dapat menerima atau menolak tanpa ada kesempatan negosiasi, terutama jika ada klausul yang dianggap memberatkan. PP Waralaba hanya memberikan perlindungan dengan mewajibkan pendaftaran STPW dan serta mengatur tentang klausul minimum Perjanjian Waralaba, tanpa mengatur bentuk Perjanjian Waralaba. Sehingga sering ditemui bentuk Perjanjian Waralaba dalam bentuk baku sehingga tidak sesuai dengan Asas Proporsionalitas yang menuntut keadilan dalam proses prakontrak, pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menunjukkan bahwa PP Waralaba masih mengandung celah hukum yang dapat dimanfaatkan franchisor, sehingga perlindungan hukum bagi franchisee tidak cukup memadai. Sebaiknya, PP Waralaba mengatur agar Perjanjian Waralaba dibuat dalam bentuk akta autentik. / A registered brand operating as a franchise business uses a Franchise Agreement to establish the rights and obligations of the parties involved. This agreement must comply with Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchising (Franchise Regulation). Although the regulation mandates the registration and inclusion of minimum clauses, it does not specify the agreement's format. Consequently, Franchise Agreements often take the form of standard contracts drafted by the franchisor. These standard agreements typically provide inadequate protection for franchisees, who must accept or reject the terms without negotiation, especially when facing burdensome clauses. The Franchise Regulation only requires the registration and inclusion of minimum clauses, without addressing the format of the agreement. This often results in standardized Franchise Agreements that fail to comply with the Principle of Proportionality, which demands fairness in the pre-contract process, formation, execution, and dispute resolution. This study reveals that the Franchise Regulation still has legal loopholes that can be exploited by franchisors, leading to inadequate legal protection for franchisees. Therefore, it is recommended that Franchise Agreements be formalized as authentic deeds.